Kementerian PU Bangun 2.200 Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis, Fokus Wilayah 3T
REP
Guetilang.com, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun 2.200 dapur untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembangunan ini akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah diteken pada Maret 2025. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur program MBG, termasuk penyusunan panduan teknis dan standarisasi bangunan dapur.
“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Kementerian PU siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7).
Dody menyebut pembangunan dapur MBG juga sejalan dengan visi strategis kementerian yang disebut PU 608, yakni menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, menekan kemiskinan hingga 0 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Ia menambahkan, pembangunan 2.200 dapur MBG akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal.
“Ini berpotensi membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok pangan, dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar Dody.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengelolaan dapur akan dilakukan secara swakelola dan difokuskan di daerah-daerah 3T yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap gizi.
“Infrastruktur yang solid adalah kunci untuk memastikan makanan bergizi bisa menjangkau para pelajar secara merata. Saat ini kami tengah memfinalisasi lokasi-lokasi target,” jelas Dadan.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui skema yang terintegrasi antara penyediaan makanan, dukungan infrastruktur, dan pelibatan masyarakat lokal.
