Untuk Percepatan MBG Seluruh Bupati di Indonesia Dihimbau segera membentuk Satuan Tugas
didik
Guetilang.com, Jakarta - Bursah Zarnubi , Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengimbau agar seluruh bupati di Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk percepatan terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan Satgas harus mempertimbangkan kompetensi, pemahaman terhadap kondisi daerah, serta integritas tinggi. Satgas dapat dipimpin oleh pejabat seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pendidikan, sesuai karakteristik masing-masing kabupaten.
Selain itu, Satgas MBG diharapkan mampu menjalin sinergi dengan berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas teknis di daerah, agar pelaksanaan program tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk memastikan program ini dapat berjmbau alan dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pelaksanaan program strategis nasional tersebut, (APKASI), melalui Ketua umumnya Bursah Zarnubi, mengimbau seluruh bupati di Indonesia untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Kabupaten masing-masing.
“Sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan gizi anak bangsa, kami mengajak seluruh bupati yang tergabung dalam APKASI untuk segera menindaklanjuti dengan serius arahan dan perintah Mendagri untuk membentuk Satgas MBG di masing-masing daerah,” demikian disampakan Bursah saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Senin (21/7/2025).
Kondisi Geografis merupakan faktor penting dalam melakukan perencanaan untuk pendistribusian. Menurutnya, daerah terpencil atau kepulauan membutuhkan pendekatan khusus dalam distribusi makanan bergizi, seperti penempatan dapur MBG yang efisien.
“Sebagaimana arahan Bapak Mendagri, tidak semua daerah bisa diseragamkan pelaksanaannya. Daerah terpencil atau kepulauan memerlukan kebijakan yang lebih spesifik,” ujarnya.
Disadur dari Liputan6.com
